Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras. Foto: Arief/Man

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mengimbau jajaran eselon I  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara khusus Balitbang Kemenhub dapat memanfaatkan seoptimal mungkin anggaran yang dimiliki serta dengan berlandaskan data akurat dalam menentukan kebijakan prioritas. Terlebih, Balitbang merupakan garda terdepan dalam perencanaan pembangunan perhubungan di Indonesia yang memiliki peran sangat vital.

Pemaparan tersebut disampaikan Aras saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP)  Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021). Adapun agenda yang dibahas adalah Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 sd Bulan Mei dan membahas alokasi anggaran menurut Fungsi, Program dan Prioritas K/L.

Selain itu, Politisi Fraksi PPP tersebut mengingatkan Kemenhub untuk semakin memaksimalkan pengembangan transportasi darat dan laut khususnya di wilayah Indonesia Timur. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut akan dapat secara lebih cepat terpenuhi.

Aras menuturkan, sektor perencanaan oleh pihak Balitbang Kemenhub menjadi penting dan kemudian dalam implementasinya tidak menjadi mubazir. Apalagi, di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19 maka semua kebijakan yang harus langsung, tepat sasaran dan menyentuh kepentingan rakyat. Karena muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, Aras meminta BPSDM untuk menyesuaikan perubahan pola pembelajaran di tengah pandemi yang kini digelar secara daring. Ia mengusulkan, pola pembelajaran para pegawai dan stakeholder Kemenhub harus ditingkatkan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Sehingga, segenap jajaran pegawai dan stakeholder dapat memanfaatkan pendidikan teknologi terbarukan yang dapat semakin mengefektifkan dan meningkatkan kinerja Kemenhub.

Aras juga meminta Inspektorat Jenderal Kemenhub lebih meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas Kemenhub. “Tentu hal-hal yang sifatnya antisipatif wajib diprioritaskan, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran Kemenhub. Dengan harapan, rambu-rambu yang telah menjadi kesepakatan internal dapat semakin disosialisasikan dan dimaksimalkan sehingga menjadi sesuatu hal yang tidak mudah dilanggar,” tutup Aras. (pun/es)